Birokrasi

Departemen Kebudayaan, Isu Basi Menjelang Penentuan Menteri Sabtu, 22 Agustus 2009 | 04:49 WIB *H Hardi* Kebudayaan bukan semata-mata diartikan sebagai benda yang telah jadi, suatu finished product, tetapi sebagai proses dialektis dalam masyarakat atau negara, tempat sistem-sistem saling menarik. Kemudian tampak sebagai "potret budaya" dalam masyarakat yang berlangsung bertahun-tahun. Itulah potret suatu sintesis budaya... (Umar Kayam, Tempo, 1999). Menanggapi tulisan Nunus Supardi, Kebudayaan, Bagaimana Nasibmu? (Kompas, 18 Agustus 2009), tampak penulis kurang bisa membedakan pengertian "kebudayaan" sebagai proses dialektis pada masyarakat yang tak kunjung usai dengan kebudayaan yang dianggap produk jadi, dari sebuah unsur suatu lembaga yang di-set up oleh sebuah birokrasi. *Nasib buruk* Pertanyaan Nunus—Kebudayaan, Bagaimana Nasibmu? sebagai suatu judul tulisannya— menandakan bahwa isu kebudayaan yang dibentuk dalam sebuah Departemen Kebudayaan yang mandiri, dari tahun 1945 hingga kini dan tak terwujud, merupakan nasib buruk bagi kebudayaan Indonesia. Kerancauan berpikir ini banyak menghinggapi para seniman dalam diskusi formal atau informal (di warung kopi), khususnya dalam setiap kongres kebudayaan yang diselenggarakan hampir setiap lima tahun sekali. Mengapa? Hal itu terjadi karena seniman merupakan peserta mayoritas kongres kebudayaan (dan biasanya menyebut diri budayawan). Mereka menjadi narasumber kongres, yang sebagian besar tidak membicarakan kebudayaan secara holistic, tetapi mereka berbicara tentang diri sendiri dalam proses penciptaan karya. Mengingat seniman sebagai "tuan rumah" dalam setiap kongres, maka godaan untuk tampil sebagai birokrat dan memiliki departemen sendiri amat menggoda. Padahal, kenyataannya, para seniman adalah warga negara marjinal, hidup tanpa jaminan sosial, tanpa tunjangan hidup, tanpa income tetap, tanpa asuransi kesehatan, yang amat membebani dalam proses penciptaan. Andaikan desain kongres kebudayaan melibatkan politisi (legislatif), eksekutif lintas departemen, yudikatif, pengusaha, maecenas kesenian, teknolog, ilmuwan, pemangku adat, raja-raja, dan agamawan, niscaya hasil kongres akan lain dan bisa menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah. Kita tahu, para seniman (yang menganggap diri budayawan) itu terengah-engah untuk sekadar merumuskan apa itu strategi kebudayaan. Alhasil, strategi kebudayaan tak pernah lahir dalam setiap kongres kebudayaan. Sebagai bahan banding, Bung Karno memiliki strategi kebudayaan yang jelas, yaitu ekonomi terpimpin (sosialis), berdikari yang berbuah inflasi, demokrasi terpimpin, politik nonblok meski cenderung ke kiri dan berkepribadian dalam kebudayaan. *Departemen khusus* Dampak strategi kebudayaan Orde Lama membuahkan boikot film Amerika, ganyang nekolim, ganyang musik ngak ngik ngok, lahirnya perjuangan ala Bambang Hermanto, sastra Lekra versus Manikebu, di mana politik menjadi panglima penciptaan seni. Pada era Soeharto (Orde Baru), apa yang dilakukan Bung Karno itu ditolak. Kecuali demokrasi yang tetap terpimpin (otoriter), maka kebudayaan Indonesia identik dengan masuknya budaya Barat, tanpa sempat berakulturasi, karena terlalu deras masuknya. Bahkan, Guruh Soekarnoputra yang mengadopsi Moulin Rouge, kabaret Paris pun merasa nasionalis hanya berbekal cawat putih dan ikat kepala merah, kebaya, sanggul dengan label Swara Mahardika. Pada era reformasi, kebudayaan Indonesia sudah mulai berakulturasi. Kodrat budaya kita yang menyerap (eklektik) melahirkan gelora dinamika pada masyarakat dan Gus Dur membangkitkan budaya China yang diberangus pada era Orde Baru. Penyiaran TV jadi ultraliberal (sambil memaki-maki neoliberal). Ini sekadar contoh-contoh interaksi budaya yang terjadi pada kita. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perkembangan kebudayaan maju merayap ke depan. Saya suka dengan booming film kita kini meski masih ada pocong-pocongan, tema cinta remaja. Booming seni rupa, gairah musik pop, dan yang lebih luas adalah fenomena budaya tanding yang terjadi di Jember, Pasuruan, dengan karnaval ala Brasil yang notabene lahirnya di wilayah kaum Nahdliyin. Selain itu, mulai bergairahnya perkebunan, agrikultur, dan lomba kecerdasan anak-anak yang meraih reputasi internasional. Olahraga liga pro, fashion, booming, batik karena merevitalisasi diri. Itu semua tak memerlukan departemen khusus. *Diperlukan kebijakan* Hal itu seperti ditegaskan Umar Kayam bahwa kebudayaan bukan produk jadi sehingga nilai- nilai yang diperjuangkan bangsa ini, meliputi akal budi dan upaya untuk kehidupan lebih sejahtera dan human, tak perlu departemen khusus. Namun, yang diperlukan pelaku budaya, termasuk seniman, adalah kebijakan atau payung hukum, dorongan mencipta, penghargaan, dan bantuan finansial perbankan. Hollywood menjual mimpi adalah representasi budaya AS. Hollywood adalah dapur strategi kebudayaan Pemerintah AS. Hollywood adalah sinergi para industriawan, ekonom, politisi, dan seniman (maka seniman disebut actor atau pemeran saja). Sebagai contoh, saat AS anti- Uni Soviet, maka James Bond melabrak komunis Rusia. Rambo mengobrak-abrik di hutan Vietnam. Ketika AS perang dengan terorisme, tiap orang Arab diberi label pasti jahat. Film tentang antiterorisme diciptakan dan didistribusikan ke negara-negara dunia, bersamaan distribusi teknologi, handphone, komputer, senjata, dan lainnya. Atas keadaan ini, saya bertanya, jika kebudayaan itu bisa berdiri sendiri dan menjadi satu departemen, mengapa sejak 1945 hingga kini tidak diwujudkan? Mengingat founding fathers dan penerusnya tahu, kebudayaan adalah suatu proses, bukan tata nilai yang sudah selesai. Artikel Saudara Nunus perlu ditanggapi karena terasa amat tendensius. Hal itu bisa dibaca pada akhir tulisan, "...Masalah ini sepenuhnya jadi hak prerogatif presiden. Akan tetapi, perlu dicatat, budayawan telah lelah menunggu impian lama itu menjadi kenyataan. Impian agar kebudayaan (ibu) melahirkan anak bernama Kementerian Kebudayaan pada kabinet 2009-2014 ini". Nah... betul kan? /H Hardi Pelukis; Intelektual; Anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesiahttp://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/22/04493944/departemen.kebudayaan.isu.basi.menjelang.penentuan.menteri/

RENUNGAN RAMADHAN

Bulan Suci Bermakna Sosial

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:12 WIB

Moeslim Abdurrahman

Biasanya, menjelang puasa seseorang baru ingat akan dosa-dosanya. Buktinya, SMS beredar ke mana-mana, dari orang yang kita kenal dekat, tetapi banyak juga sahabat jauh, eh tiba-tiba kirim lewat SMS minta juga dimaafkan. Biarpun sesungguhnya, kalau mau jujur, kita juga tidak ingat lagi dosa yang mana dan salah yang mana yang perlu dihapus.

Hal ini tidak ada salahnya, memang. Toh, Ramadhan adalah bulan berkah dan penuh ampunan. Kapan lagi dosa dengan orang lain, akibat pergaulan, kalau bukan pada bulan suci ini saatnya untuk dibersihkan? Oleh karena itu, hampir menjadi persepsi umum bahwa bulan puasa bagi mereka yang menjalankannya diniati selain menjadi momentum untuk mengumpulkan pahala juga sebagai penyucian diri dan pertobatan dosa, baik dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan.

Dalam kerangka itulah, jangan heran kalau pada bulan suci ini tiba-tiba ada keinginan menjadi khusyuk, bahkan juga menjadi dermawan. Banyak tadarus, sering mengundang anak yatim berbuka di rumah, atau banyak mengeluarkan sedekah. Semua itu adalah bagian dari memupuk kesalehan diri sendiri agar melalui ritual puasa diharapkan dapat lahir kembali menjadi orang bersih secara spiritual.

Namun, bulan Ramadhan juga menghasilkan tradisi yang sekarang ini boleh dibilang dalam era konsumerisme tidak bisa dipisahkan dengan gaya hidup, yakni kebiasaan baru berbelanja dan berpenampilan untuk puasa dan Lebaran. Sadar bulan suci, mukena, misalnya, sepertinya harus baru. Bahkan, apa salahnya beli yang sedikit mahal, siapa tahu akan banyak undangan menghadiri acara buka dan tarawih bersama di hotel-hotel. Tidak juga merasa enak kalau hanya sajadah baru yang penting dibawa dalam menghadiri acara-acara tarawih itu, pasti masalah pakaian yang ”sesuai” seperti halnya busana muslimah atau seragam koko juga harus dipertimbangkan beli baru agar model dan bahannya sesuai dengan para undangan yang lain. Ini hanyalah contoh saja untuk mengatakan, sekarang ini kita juga telah memiliki—bisa saja disebut ”gaya hidup Ramadhan”—dengan segala identitas dan penampilannya sendiri.

Dalam gaya hidup Ramadhan yang konsumtif dan konsumeristik, pasti hal ini akan membingungkan kita sendiri. Sebab, bagaimana bisa, dengan menjalankan puasa, kita sesungguhnya ingin mendapatkan penghayatan spiritual (di luar soal pahala yang dijanjikan) tentang betapa menderitanya seorang yang lapar yang dialami orang-orang dalam kelaparan yang sesungguhnya sebagai gejala dekadensi moral kemanusiaan. Sementara itu, pada siang hari kita puasa dan pada malam harinya kita mengonsumsi secara rakus, bahkan melebihi konsumsi kita pada bulan-bulan biasa. Bahkan, karena memenuhi ”gaya hidup Ramadhan” tersebut, pengeluaran belanja kita berlipat tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk membiayai berbagai aktivitas yang sebenarnya belum tentu dari segi ritual maupun makna puasanya secara hakiki memang hal itu harus dilaksanakan.

Moralitas kolektif

Puasa sebagai pertobatan individual memang sering membuat kita khusyuk dalam melaksanakannya. Begitu pula kedatangan Ramadhan sebagai bulan suci dapat kita sambut dengan semarak dalam budaya publik yang juga ekspresif. Namun, selalu pertanyaan yang mengganggu, apakah kesucian dan kesalehan yang kita peroleh lewat ibadah puasa mempunyai kaitan dengan tumbuhnya moralitas kolektif untuk mengubah ketimpangan sosial sebagai bentuk kemungkaran yang paling melawan cita-cita ketakwaan, misalnya?

Dalam kesalehan individual, mungkin agak mudah kita meratapi atau menangisi dosa-dosa pribadi. Apakah melalui istigfar atau zikir sendiri bahkan juga menangisi dosa yang pernah kita perbuat selama ini dalam forum berzikir di publik. Namun, bagaimana dengan dosa struktural yang kita perbuat secara kolektif karena lemahnya moral dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial selama ini? Berhakkah kita menyatakan saleh dengan puasa yang rakus, sementara di sekeliling kita anak-anak pemulung pada pagi yang buta menyerbu sisa-sisa makanan (siapa tahu ada yang masih segar) dari sisa buka dan sahur kita yang mungkin tidak sanggup kita makan lagi?

Saya takut, jika ibadah puasa hanya berhenti pada pelaksanaan ritualnya, tanpa mengalirkan kesadaran yang terus-menerus sebagai mekanisme refleksi kemanusiaan, bisa jadi kita bisa merasakan bagaimana lapar pada siang hari, tetapi kita akan kehilangan pesan yang paling dasar dari ibadah itu sendiri bahwa ”kelaparan adalah musuh agama dan sekaligus musuh kemanusiaan yang paling hakiki”.

Kepekaan spiritual

Ramadhan tahun ini, kita melaksanakan puasa dalam suasana ekonomi yang belum menggembirakan. Jumlah orang miskin dan yang lapar masih besar. Mereka belum memiliki kemampuan hidup yang layak. Akar masalahnya adalah karena mereka tak mempunyai pekerjaan dengan pendapatan memadai. Negara belum berhasil memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara. Paling kurang hak memperoleh pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok.

Sementara itu, proses politik kita terpisah sama sekali dengan realitas penderitaan mereka. Dari mana perubahan nasib mereka kalau mereka yang tersingkir dan menderita ini sebenarnya tidak ikut memiliki proses politik? Tidak mungkin, misalnya, mereka itu ikut memperjuangkan kebijaksanaan publik atau redistribusi sosial yang adil buat mereka.

Politik kita sekarang ini rasanya telah dimiliki dan dikendalikan oleh pemilik kapital, sedangkan partai yang diketahui rakyat hampir semua kalah pengaruhnya dengan lembaga-lembaga konsultan politik dan iklan politik pencitraan hebatnya seorang kandidat. Dunia politik kita semakin tak memperbincangkan, apalagi memperjuangkan nasib mereka yang lapar atau berpuasa sosial.

Saya tidak mengatakan bahwa dengan menjalankan ibadah puasa akan serta-merta kita dapat menyelesaikan ketimpangan sosial. Sebab, berpuasa bukanlah merupakan kegiatan politik untuk itu. Namun, jika mereka yang terpinggirkan oleh proses politik itu juga menjadi obyek sekadar kita bisa sedekahi, alangkah naif dan ibanya mereka di depan bangunan impian kesalehan individual yang kita cari selama ini.

Sekali lagi, agama dengan ritualnya pasti bukan mekanisme politik. Hanya saja, bagaimana kita bisa mengatakan religius tanpa kepekaan spiritual untuk mengonsolidasikan orang-orang yang menderita dan tercecer? Adalah sesuatu yang tidak bisa dimungkiri bahwa jarak sosial seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam melaksanakan ritual dan mendekati rumah-rumah kesalehan.

Kita bisa mengatakan bahwa di depan Tuhan hanyalah ketakwaan seseorang yang menjadi ukuran. Namun, makna puasa tidak mungkin cukup kalau sekadar diharapkan menjadi kesempatan mengejar pahala dan pertobatan diri sendiri. Di luar perbincangan soal fikih puasa, kita harus berani meneguhkan pesan moral publiknya yang korektif terhadap kesadaran palsu bahwa kita seolah-olah bisa menuju ke surga sendiri-sendiri, sambil melupakan tanggung jawab bersama menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Moeslim Abdurrahman Ketua Al Maun Institute, Jakarta

Sumber: : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/22/0312551/bulan.suci.bermakna.sosial

Berobat Ke Seberang

Hari itu 28 Juli 2009, sekira pukul 07.00 Wib, satu pesawat boing 737-400 penuh penumpang, berangkat dari Polonia ke Pulau Pinang Malaysia. Disusul kemudian oleh sebuah pesawat sejenis dengan tujuan yang sama. Keduanya maskapai penerbangan dalam negeri. Saya tidak tahu dua pesawat lainnya dari maskapai berbeda milik negara jiran, yang juga sarat dengan penumpang. Mungkin ada dua atau tiga ratusan orang. Sepengetahuan saya tujuan mereka, pada umumnya sama: berobat atau mengantar pasien berobat ke beberapa hospital yang ada di sana.

Keramaian serupa saya saksikan ketika tanggal 1 Agustus 2009. Berduyun-duyun penumpang Indonesia, asal Sumatera Utara, kembali dari Penang ke Medan. Tidak termasuk penumpang yang terbang bersama pesawat lain yang langsung ke Bandara Blang Bintang, Banda Aceh. Semua tampak gembira karena sembuh dari penyakitnya. Mereka tak cemberut meski uang terkuras.

Berobat di negeri orang tidaklah murah. Dibayar pakai Ringgit Malaysia (RM). Satu ringgit kurang sedikit Rp 3000,- Cobalah dibayangkan berapa banyak uang Indonesia kita 'buang' ke Malaysia hanya untuk berobat dan keperluan lain berkaitan dengan itu. Sekali pergi macam itu tidak kurang Rp 10.000.000 dan banyak menghabiskan biaya sampai 50 dan 60 juta dalam tempo 3-6 hari, dan ...yang paling penting: sembuh!!!!!

Kapan ya...rumah sakit dan para medis di tempat kita bisa membikin pasien gembira? Rugi negeri dan bangsa ini kalau terus macam ini. Malu kita. Malu.

batu empedu

http://pelbis.wordpress.com/2008/08/13/teraphy-batu-empedu-dr-lai-chiu-nan/

Politik dalam Pluralisme Budaya

Selasa, 5 Mei 2009 | 02:58 WIB

Oleh ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN

Pemilihan umum yang lalu kian menunjukkan, demokrasi kita belum menjadi kebudayaan.

Mengikuti pendapat Alexis de Tocquiville (1952[1835]), Democracy in America, demokrasi adalah seperangkat nilai dan keyakinan yang terkandung dalam pikiran warga negara mengenai kesetaraan hak-hak mereka—dimaksud secara implisit tak lain adalah kebudayaan—maka demokrasi kita masih jauh dari cita-cita itu.

Dalam pengertian itu, demokrasi yang kini kita pahami masih demokrasi teknis, mekanistik, dan superfisial. Yang terjadi adalah demokrasi sekadar tempelan nama, direduksi menjadi uang dan kursi, koalisi pura-pura, slogan-slogan, janji-janji kosmetik, dan dominannya kepentingan kelompok elite politik. Ditengarai ada dua wajah politik yang kontras dan dominannya pluralisme budaya dalam kehidupan bangsa kita sebagai pencetus utama fenomena ini.

Dua wajah politik

Jarak yang jauh antara elite politik dan rakyat pemilih menampilkan dua wajah politik berbeda. Elite politik menampilkan perilaku berubah-ubah, tidak konsisten, selama masa menuju pemilu dan sesudahnya. Rencana koalisi yang dikabarkan melalui media cetak dan elektronik berubah-ubah setiap saat. Hampir tiap hari menjelang pemilu lalu, halaman depan koran menampilkan foto dua ketua umum partai berbeda-beda (bahkan diketahui selama ini berseberangan) saling berkunjung. Mereka berdampingan sambil bersalaman seolah menunjukkan kemauan untuk berkoalisi. Pascapemilu, tampilan foto-foto ini berganti topik dengan isu pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi dengan pola kelakuan elite yang sama.

Di kalangan rakyat pemilih, muncul kebingungan, khususnya karena kian tidak jelas bagi mereka calon anggota legislatif mana yang akan mereka pilih. Tidak hanya karena sebagian besar calon anggota legislatif tidak dikenal, tetapi juga sang caleg umumnya mengandalkan kampanye tokoh-tokoh puncak partai alias mereka tidak berkampanye sendiri dengan pemikiran dan program mereka.

Banyak warga berjubel di depan papan yang memasang gambar partai dan caleg pada tempat pemungutan suara (TPS) tanggal 9 April lalu, bingung untuk memilih siapa dan partai apa.

Pluralisme kebudayaan

Dalam pluralisme kebudayaan, tiap kebudayaan dipandang otonom dan ditanggapi apa adanya sehingga kebudayaan yang dominan dianggap selayaknya dominan karena pendukungnya yang mungkin lebih banyak. Hal ini sudah ditengarai hampir seabad lalu oleh JS Furnivall (1938), ahli kebijakan ekonomi Hindia Belanda, dalam The Netherlands Indies: A Study in Political Economy.

Dalam pikiran bangsa kita yang majemuk, hadir kotak-kotak kebudayaan yang tegas batas-batasnya dan kerap diwarnai stereotip dan prasangka. Kotak-kotak kebudayaan itu tidak hanya berbasis etnik atau agama, tetapi juga kepentingan politik berjangka pendek maupun panjang. Hal ini mewujudkan wawasan pikiran yang sempit karena kurangnya ruang berpikir tentang keberadaan pihak lain di luar kelompok sendiri. Terbentuknya banyak partai politik adalah salah satu indikasi.

Pluralisme kebudayaan adalah tantangan besar dalam membangun demokrasi. Demokrasi adalah proses kebudayaan yang menuntut keyakinan tiap warga negara untuk saling menghargai, membangun, dan memelihara toleransi, kesediaan untuk menerima kebenaran pihak lain, dan mengaku kalah dalam pemilu jika memang kalah.

Demokrasi bukan konsep hitam-putih, tetapi proses dialog antarkebudayaan. Mewujudkan demokrasi dalam pluralisme kebudayaan itu amat mungkin karena banyak bangsa lain yang juga pluralistik berhasil membangun demokrasi.

Fenomena menjelang dan pascapemilu lalu menunjukkan, kita masih jauh dari budaya demokrasi yang dicitakan. Mungkin kita baru sebatas membaca sebagian buku teks tentang demokrasi Barat dan mempraktikkannya di negeri ini dan merasa seolah kita sudah mempraktikkan demokrasi. Kita baru sebatas menafsirkan demokrasi sebagai proporsi jumlah kursi di DPR dan rakyat datang ke TPS mencontreng gambar partai dan calon anggota legislatif.

Padahal, demokrasi sebagai kebudayaan adalah suatu sistem nilai dalam pikiran dan kehidupan tentang bagaimana memandang orang lain dalam kesetaraan, menghargai hak orang lain seperti menghargai hak sendiri, yang memandang negeri ini sebagai tempat kehidupan yang sama bagi tiap warga. Demokrasi sebagai suprastruktur, bukan sekadar infrastruktur dan struktur belaka. Kontras-kontras dalam politik tentu kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi.

ACHMAD F SAIFUDDIN Dosen Departemen Antropologi FISIP UI

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/05/02581875/politik.dalam.pluralisme.budaya 

---

What can you do with the new Windows Live? Find out

 

Upah Minimum Guru Diatur

Banyak yang Tak Sanggup Beli Buku

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/07/03202839/upah.minimum.guru.diatur

 

 

Kamis, 7 Mei 2009 | 03:20 WIB

Jakarta, Kompas - Ratusan ribu guru honor atau wiyata bakti baik di sekolah negeri maupun swasta masih belum memperoleh jaminan kesejahteraan yang layak. Oleh karena itu, sedang diupayakan agar terdapat aturan mengenai upah minimum pendidik.

Pemerintah tengah pula menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Guru Non-PNS.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo, Rabu (6/5), mengatakan, organisasi pimpinannya telah mengusulkan agar terdapat subsidi dari anggaran negara untuk guru wiyata bakti. Saat ini terdapat 922.000 guru wiyata bakti se-Indonesia.

 Para guru tersebut banyak yang memperoleh imbalan di bawah upah minimum regional untuk buruh yang ditetapkan pemerintah kota atau kabupaten. "Mereka mengalami pelecehan profesi guru karena dibayar dengan tidak wajar selama puluhan tahun," ujarnya.

Guru-guru honor, terutama di sekolah swasta, di sejumlah daerah banyak yang dibayar sekitar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 per bulan dan tanpa tunjangan lainnya. Padahal, upah untuk pekerja lain rata-rata sudah di atas Rp 700.000, bahkan banyak yang di atas Rp 900.000 per bulan.

"Kami sudah mengirimkan surat pada 12 Februari 2009 ke Presiden RI dengan tembusan ke Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Sekretaris Negara agar ditentukan standar upah minimal pendidikan. Besarannya harus di atas upah minimum regional buruh pabrik," kata Sulistyo.

Terlebih lagi, tidak seperti buruh pabrik, guru sekarang diharuskan minimal berpendidikan S-1 atau D-4. Persoalan kesejahteraan guru ini memengaruhi pula minat masyarakat terhadap profesi guru.

Sulistyo juga menyambut baik RPP tentang Guru Non-PNS yang tengah diupayakan pemerintah.

Dengan adanya perbaikan kesejahteraan, minat menjadi PNS juga berkurang.

RPP Guru Non-PNS

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan Depdiknas Baedhowi mengatakan, Depdiknas mengajukan RPP Guru Non-PNS terutama untuk mengatur agar pengangkatan guru non-PNS lebih manusiawi. Hal itu diungkapkannya di sela-sela Pertemuan Koordinasi Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Seluruh Indonesia.

"Termasuk juga nanti akan diatur gaji minimal yang harus dipenuhi sekolah atau penyelenggara pendidikan. Tidak seperti sekarang, banyak guru swasta yang hanya mendapat gaji 'belas kasihan'," katanya.

Menurut Baedhowi, RPP tentang Guru Non-PNS masih terus dibahas, antara lain dengan Kantor Menneg PAN. "Kami ingin guru Non-PNS pun punya kepastian dalam sistem pengangkatan, penggajian, serta hak dan kewajibannya," ujarnya.

Ketua Serikat Guru Jakarta sekaligus Ketua Forum Guru Honorer Indonesia Supriyono menambahkan, guru membutuhkan biaya untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan profesionalnya. "Sudah seharusnya guru dapat berlangganan koran, internet, dan membeli buku paling tidak satu bulan satu judul buku," ujarnya.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan guru terus berkembang sehingga para murid mendapatkan pengajaran yang baik. "Sekarang ini mutu pendidikan merosot antara lain karena guru tidak punya kemampuan finansial mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.(INE/ELN)

Top of Form

 

---

Share your beautiful moments with Photo Gallery. Windows Live Photo Gallery

FW: Professor Termuda AS ternyata adalah WNI

Ini kiriman tetangga:

---

Nelson Tansu meraih gelar Profesor di bidang Electrical Engineering di Amerika sebelum berusia 30 tahun. Karena last name-nya mirip nama Jepang, banyak petinggi Jepang yang mengajaknya "pulang ke Jepang" untuk membangun Jepang. Tapi Prof. Tansu mengatakan kalau dia adalah pemegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila. Namun demikian, ia belum mau pulang ke Indonesia . Kenapa? Nelson Tansu lahir di Medan , 20 October 1977. Lulusan terbaik dari SMA Sutomo 1 Medan. Pernah menjadi finalis team Indonesia di Olimpiade Fisika. Meraih gelar Sarjana dari Wisconsin University pada bidang Applied Mathematics, Electrical Engineering and Physics (AMEP) yang ditempuhnya hanya dalam 2 tahun 9 bulan, dan dengan predikat Summa Cum Laude. Kemudian meraih gelar Master pada bidang yang sama, dan meraih gelar Doktor (Ph.D) di bidang Electrical Engineering pada usia 26 tahun. Ia mengaku orang tuanya hanya membiayai-nya hingga sarjana saja. Selebihnya, ia dapat dari beasiswa hingga meraih gelar Doktorat. Dia juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Profesor di Lehigh University tempatnya bekerja sekarang. Thesis Doktorat-nya mendapat award sebagai "The 2003 Harold A. Peterson Best ECE Research Paper Award" mengalahkan 300 thesis Doktorat lainnya. Secara total, ia sudah menerima 11 scientific award di tingkat internasional, sudah mempublikasikan lebih 80 karya di berbagai journal internasional dan saat ini adalah visiting professor di 18 perguruan tinggi dan institusi riset. Ia juga aktif diundang sebagai pembicara di berbagai even internasional di Amerika, Kanada, Eropa dan Asia . Karena namanya mirip dengan bekas Perdana Menteri Turki, Tansu Ciller, dan juga mirip nama Jepang, Tansu, maka pihak Turki dan Jepang banyak yang mencoba membajaknya untuk "pulang". Tapi dia selalu menjelaskan kalau dia adalah orang Indonesia . Hingga kini ia tetap memegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila dan tidak menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia cinta Indonesia katanya. Tetapi, melihat atmosfir riset yang sangat mendukung di Amerika , ia menyatakan belum mau pulang dan bekerja di Indonesia . Bukan apa-apa, harus kita akui bahwa Indonesia terlalu kecil untuk ilmuwan sekaliber Prof. Nelson Tansu. Ia juga menyatakan bahwa di Amerika, ilmuwan dan dosen adalah profesi yang sangat dihormati di masyarakat. Ia tidak melihat hal demikian di Indonesia . Ia menyatatakan bahwa penghargaan bagi ilmuwan dan dosen di Indonesia adalah rendah. Lihat saja penghasilan yang didapat dari kampus. Tidak cukup untuk membiayai keluarga si peneliti/dosen. Akibatnya, seorang dosen harus mengambil pekerjaan lain, sebagai konsultan di sektor swasta, mengajar di banyak perguruan tinggi, dan sebagianya. Dengan demikian, seorang dosen tidak punya waktu lagi untuk melakkukan riset dan membuat publikasi ilmiah. Bagaimana perguruan tinggi Indonesia bisa dikenal di luar negeri jika tidak pernah menghasilkan publikasi ilmiah secara internasional? Prof. Tansu juga menjelaskan kalau di US atau Singapore , gaji seorang profesor adalah 18-30 kali lipat lebih dari gaji professor di Indonesia . Sementara, biaya hidup di Indonesia cuma lebih murah 3 kali saja. Maka itu, ia mengatakan adalah sangat wajar jika seorang profesor lebih memilih untuk tidak bekerja di Indonesia . Panggilan seorang profesor atau dosen adalah untuk meneliti dan membuat publikasi ilmiah, tapi bagaimana mungkin bisa ia lakukan jika ia sendiri sibuk "cari makan".

---

Share your beautiful moments with Photo Gallery. Windows Live Photo Gallery